Tanahnya Diduga Dicaplok Korem, Warga Papua Minta Jokowi Turun Tangan

Klaim lahannya dicaplok Korem 181, warga Sorong minta bantuan Presiden Jokowi
Tanahnya Diduga Dicaplok Korem, Warga Papua Minta Jokowi Turun Tangan
Johanis Kenot dan pengacara ketika menggelar konferensi pers

Jakarta, Nusantaratv.com - Johanis Kenot warga Kota Sorong, Papua Barat merasa tanahnya yang telah dibeli sejak 1992 lalu, dicaplok oleh Komando Resort Militer (Korem) 181/PVT Kasuari. Karena itu dirinya menunjuk kuasa hukum untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong.

"Saya beli tanah itu dari marga Osok pada tanggal 20 Maret 1992, kemudian tanah tersebut dipetakan oleh pihak Korem dan dinyatakan tanah itu milik pihak Korem" ujar Johanis dalam jumpa pers di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Selasa (12/6/2019). 

Menurut Johanis, pihak Korem pernah mendorong pihaknya agar menempuh jalur hukum apabila menilai tanahnya diambil. Atas itu pihaknya menyewa pengacara agar diketahui siapa pemilik sah tanah tersebut.

"Saya sendiri juga tidak pernah menghalangi adanya pembangunan, apalagi untuk kepentingan negara. Tetapi siapapun juga yang mengambil hak kita harus bisa menghargai kita sebagai pemilik tanah terlebih kita juga belinya dari orang lain," tuturnya. 

Johanis mengungkapkan, tanah yang ia beli bukan dari hasil turun-menurun, tapi dari penghasilannya selama merantau di Sorong. Tanah dibeli untuk kepentingan anak dan cucunya ke depan.

Sementara, kuasa hukum Johanis, Markus Souisssa, menyatakan dalam kasus ini pihaknya menggugat Danrem 181/PVT Kasuari sebagai tergugat satu dan Seblon Klaibin Klakma, ahli waris Alm. Derek Klaibin Klakma sebagai tergugat dua. 

"Korem dalam hal ini yang harus bertanggungjawab adalah Bapak Dandrem, itu ada lima pekara yang sangat terkait dengan rata-rata itu adalah masalah tanah adat. Jadi di sini kita bisa melihat di Papua ada tanah negara yang sudah dibebaskan, tetapi tanah adat adalah tanah adat yang murni," jelas Markus.

Menurut dia, ada lima kliennya yang sudah membeli tanah tersebut sejak 20 tahun lalu, namun pihak Korem ambil alih tanpa ganti rugi. 

"Sehingga membuat kami sebagai pengacara harus menggugat ini ke pengadilan supaya bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat Papua dan Papua Barat. Terkait dengan persoalan semua tanah-tanah di Papua, ketika kehadiran Bapak Jokowi dalam rangka menjadi Presiden RI sangat diperhatikan dan kami salut karena beli menghargai hak-hak orang Papua. Persoalan semacam ini sudah terjadi dari tahun 1978 sampai sekarang," papar dia. 

Pihaknya pun telah mengadukan persoalan ini ke Komisi Yudisial RI, agar nantinya perkara bisa dipantau. Sengketa juga disampaikan ke Mahkamah Agung (MA) dan KPK guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 

"Kami pun berharap kepada Presiden Jokowi agar bisa membantu persoalan ini, terlebih saat ini banyak masyarakat Papua Barat yang hak-haknya belum terselesaikan dengan baik. Kami yakin bisa membuktikan kebenaran tersebut," tandasnya. (Rizk)