Brimob Polda Sulut Berpangkat AKBP Diduga Perkosa Gadis SMP

Brimob Polda Sulut Berpangkat AKBP Diduga Perkosa Gadis SMP
Ilustrasi perkosaan

Jakarta, Nusantaratv.com - Oknum polisi berpangkat AKBP dilaporkan karena diduga mencabuli siswi SMP berusia 14 tahun. Pelaku merupakan salah satu pimpinan di Mako Brimob Polda Sulawesi Utara yang berinisial GN. 

"Benar adanya laporan (kekerasan seksual oleh GN) tersebut, kita sementara lakukan penyelidikan internal, terkait perkembangannya kita akan informasikan," ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kamis (20/6/2019).
 
Kasus ini telah dilaporkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Manado (YLBHI-LBH Manado) bersama LSM Swaraparampuang, Selasa, (18/6/2019). Mereka bukan hanya melaporkan satu oknum, tapi beberapa polisi di Polda Sulawesi Utara atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 14 tahun yang masih berstatus pelajar SMP.

Direktur YLBHI-LBH Manado, Jekson Wenas, menjelaskan, laporan mereka dibuat mengacu peristiwa asusila yang terjadi pada Rabu 5 Juni 2019, tepat di Hari Raya Idul Fitri.

"Kemarin sudah kami lapor ke Polda Sulut dan akan kami kawal," ucapnya. 

Mulanya korban diajak oleh tetangganya F pergi ke rumah salah seorang oknum polisi inisial (AW). Sesampainya di sana, sekitar pukul 20.00 WITA, F dan AW langsung mengajak korban minum minuman keras jenis cap tikus serta bir hitam. F dan AW lalu menelpon temannya GN, yang merupakan salah satu pimpinan Brimob di Mako Brimob Polda Sulawesi Utara berpangkat AKBP. Saat GN sampai di rumah AW, korban dalam keadaan mabuk berat.

GN lalu mengajak dan memaksa korban ke dalam sebuah kamar di rumah tersebut. Korban menolak ajakan tapi GN tetap memaksa. Di sebuah kamar dalam rumah milik AW itulah GN memperkosa korban.

Pasca kejadian, korban yang dalam keadaan ketakutan dan penuh isak tangis meminta pulang. 

AW dan F menahan korban dengan alasan pintu pagar sudah di kunci.

Seketika korban langsung memberontak dan mengatakan akan meloncati pintu pagar kalau tidak diperbolehkan pulang, sehingga pada malam itu juga F dan AW terpaksa mengantarkan korban pulang ke rumahnya.

"Kasus ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berwenang karna ini menyangkut anak dan Indonesia sudah memiliki komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak, ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak anak melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 dan dilahirkannya sejumlah peraturan tentang anak terutama UU Perlindungan Anak," jelas Wenas.

Menurut dia, kejadian ini telah mencederai wibawa institusi Polri yang seharusnya berperan menjaga ketertiban dan melakukan penegakan hukum termasuk penegakan hukum bagi perlindungan anak. Terlebih, kata Wenas, saat ini muncul tindakan intimidasi pelaku kepada keluarga korban agar mencabut laporan.

"Perbuatan oknum tersebut tidak hanya harus diadili secara etik tetapi secara hukum perbuatan ini adalah kejahatan terhadap anak dan pelanggaran hak asasi anak," jelas dia.

Perbuatan pelaku bisa diancam dengan hukuman 15 tahun penjara berdasarkan pasal 81 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35/2014 pasal 81 ayat (1) dan (2). (Rizk)