BPK Apresiasi Upaya Kementerian ESDM Dalam Alokasi Anggaran Kepada Kepentingan Masyarakat

BPK Apresiasi Upaya Kementerian ESDM Dalam Alokasi Anggaran Kepada Kepentingan Masyarakat
Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) menerima secara langsung LHP LK KESDM dari Anggota IV BPK Rizal Djalil/ esdm.go.id

Jakarta, Nusantaratv.com - BPK RI mengapresiasi beberapa program Kementerian ESDM seperti peningkatan rasio elektrifikasi yang sudah hampir mencapai 100%, Program BBM Satu Harga, pembangunan Jaringan Gas Kota, pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui e-PNBP dan penatausahaan asset tetap.

BPK memeriksa semua Kementerian dan Lembaga negara yang menggunakan anggaran negara dalam kebijakannya, BPK akan memeriksa sesuai dengan standar akuntansi yang ada dan memberikan opini berdasarkan empat kategori, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) (TMP).

"Hari ini saya atas nama BPK RI anggota IV BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2018, opininya (untuk KESDM) sama saja dengan tahun kemarin. Yang paling menarik adalah capaian PNBP Kementerian ESDM yang luar biasa meningkat hampir 190%, ini punya kontribusi besar dalam konteks penerimaan negara kita," ujar Rizal Djalil dalam siaran pers Kementerian ESDM.

Menurut Rizal, Kementerian ESDM terus menerus meningkatkan sumber daya manusia yang ada dan memperbaiki teknologi IT-nya untuk meningkatkan lagi penerimaan PNBP tersebut.

BPK RI juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Kementerian ESDM yang mengalokasikan sebagaian besar anggarannya Kementeriannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan program-program pro rakyat.

"BPK mengapresiasi semua program kementerian ESDM terutama rasio eletrifikasi yang hampir mencapai 100%, juga kebijakan program BBM Satu Harga yang dilaksanakan dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote dengan catatan kita, bagaimana BUMN pelaksana itu mendapatkan haknya pada waktu yang tepat karena mereka sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pemerintahnya," tutup Rizal di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (12/6/2019).