Nusantaratv.com-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa program Asta Cita bukan sekadar target pencapaian lima tahun hingga 2029, melainkan strategi turunan dari narasi besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, para kepala daerah diminta untuk meninggalkan pola kerja lama yang tidak efisien.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya dalam program Suara Nusantara bertema "Mengawal 2 Tahun Asta Cita" yang tayang di Nusantara TV, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurutnya, perubahan arah kebijakan nasional menuntut para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara luar biasa sejalan dengan arahan Presiden dan Kabinet.
"Asta Cita ini bukan hanya dilihat sebatas target 5 tahun sampai 2029. Asta Cita ini adalah strategi turunan dari narasi besar bangsa ini menuju 2045. Ini enggak main-main. Dan tidak mungkin narasi besar jangka panjang ini dilakukan dengan cara yang lama dan biasa-biasa saja," ujar Bima Arya di NT Tower, Jakarta.
Ia menekankan, ikhtiar utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini adalah mendorong kepala daerah agar menghapus kebiasaan lama dalam penganggaran yang tidak produktif, seperti alokasi anggaran yang kurang jelas untuk kegiatan seremonial, makan-minum, serta kunjungan kerja yang berlebihan.
Terkait target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden, Bima menyebut hal tersebut hanya dapat dicapai apabila kepala daerah memahami kontribusi nyata mereka di tingkat lokal. Lompatan ekonomi ini dinilai krusial agar Indonesia tidak terjebak dalam jurang pendapatan menengah atau middle income trap.
Dalam upaya merealisasikan hal tersebut, Kemendagri bersama Kementerian PPN/Bappenas, BPS, dan Kementerian Keuangan aktif berkeliling untuk memastikan para kepala daerah mampu membangun ekosistem ekonomi yang komprehensif.
Baca juga: Revitalisasi 55 Ribu Sekolah, Pemerintah Dorong Transformasi Pendidikan hingga Wilayah 3T
"Enggak hanya berbicara tentang government spending, enggak hanya berbicara tentang belanja pemerintah, tapi menyeimbangkan antara produksi, distribusi, konsumsi," jelasnya.
Pendekatan ekosistem ini, lanjut Bima, juga diterapkan pada berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah diminta untuk memastikan agar rantai pasok (supply chain) dan vendor yang terlibat benar-benar memberikan dampak langsung bagi perekonomian lokal, bukan dikuasai oleh kelompok tertentu saja.
Untuk memastikan seluruh kebijakan di tingkat pusat berjalan sinkron di lapangan, pemerintah melibatkan desk koordinasi khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, serta melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Bima mengakui bahwa implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Peran Kemendagri adalah memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi daerah, mulai dari penyelesaian masalah lahan dengan melibatkan BUMN hingga pengawasan operasional program.
Khusus untuk pengawasan program MBG, Bima mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan para kepala daerah untuk turun langsung melakukan inspeksi di lapangan. Pemerintah daerah diminta tidak bersikap acuh tak acuh guna mencapai target keamanan pangan secara ketat.
"Pemerintah sudah keluarkan surat edaran. Jadi tidak boleh kepada daerah itu cuek. Tidak boleh, karena targetnya adalah zero incidents, tidak boleh. Dan kepada daerah juga diminta untuk memastikan itu tadi, ekosistemnya jalan," tegas Bima Arya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh