Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan hutan di tiga wilayah bencana yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Perizinan yang dicabut meliputi pemanfaatan hutan (PBPH), izin usaha pertambangan (IUP) tambang, dan IUP perkebunan di tiga provinsi.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan, pencabutan izin 28 perusahaan adalah langkah awal untuk memulihkan hak rakyat dan lingkungan di Sumatra.
Akumulasi aktivitas kapital (perusahaan industri ekstraktif) kehutanan, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan lainnya telah mengakibatkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup secara signifikan.
Walhi meminta proses pencabutan izin harus diikuti dengan langkah mengevaluasi total perizinan lain, pemulihan lingkungan, dan proteksi ekosistem penting di seluruh Sumatra.
"Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat bukan untuk pengalihan eks areal konsesi ke perusahaan lain, baik BUMN ataupun swasta. Negara juga harus memastikan perusahaan-perusahaan yang dicabut izin bertanggungjawab melakukan tindakan pemulihan," ujar Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi, Rabu, 21 Januari 2026.
Dia menilai pencabutan izin tidak akan memiliki makna tanpa rencana pemulihan. "Setelah sekian lama merusak dan mengambil keuntungan besar dari hutan dan alam di Aceh dan Sumatra Utara, perusahaan-perusahaan ini harus dipaksa memulihkan kerugian lingkungan dan kerugian masyarakat," tambahnya.
Adapun salah satu perusahaan yang izinnya dicabut Prabowo, yakni PT Toba Pulp Lestari (TPL). Menurut Walhi, pencabutan izin perusahaan tersebut harus diikuti dengan pemulihan hak masyarakat adat.
"PT Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang dahulunya bernama PT Indo Rayon. Sejak 1980 hingga 1990 Walhi telah melakukan advokasi dan mempermasalahkan keberadaan perusahaan ini," kata Even.
"Bahkan 1988 gugatan Walhi terhadap PT Indorayon melahirkan salah satu terobosan hukum, yaitu diakuinya hak gugat organisasi lingkungan," imbuhnya.
Even mengatakan, pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari kali ini tidak boleh mengikuti preseden yang terjadi pada Maret 1999.
Ketika itu, kata dia, izin berusaha dan aktivitas PT Indorayon dihentikan, namun pada 2002 kembali beroperasi di bawah nama baru, PT Toba Pulp Lestari.
"Pencabutan izin kali ini, harus dipastikan tidak mengikuti skenario lalu," ucapnya.
Direktur Eksekutif Walhi Sumatra Utara, Rianda Purba, menyatakan pencabutan perizinan berusaha PT Toba Pulp Lestari kali ini harus diikuti dengan dua kebijakan.
Pertama, memastikan negara meredistribusi eks konsesi PT Toba Pulp Lestari ke masyarakat adat. Masyarakat adat di eks areal kerja PT Toba Pulp Lestari, kata dia telah berkonflik dengan perusahaan ini sejak 1980-an.
"Kedua, pencabutan izin harus memastikan PT Toba Pulp Lestari dan Royal Golden Eagle (perusahaan holding) melakukan tanggung jawab pemulihan lingkungan," ujarnya.
Adapun pencabutan izin perusahaan yang beroperasi di Sumatra Barat menyasar beberapa perusahaan di gugus Kepulauan Mentawai. Tiga perusahaan tersebut, yaitu PT Minas Pagai Lumber, PT Biomassa Andalan Energi, PT Salaki Suma Sejahtera dan PT Biomass Andalan Energi.
"Ketiga perusahaan berkonflik dengan masyarakat di Mentawai. Maka pencabutan izin harus dijadikan momentum untuk penyelesaian konflik dan memulihkan hak masyarakat adat," jelas Even.
Hal yang patut disayangkan, kata dia, pencabutan izin di Sumatra Barat belum masuk ke ruang penegakan hukum aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berkontribusi besar terhadap banjir di Sumatra Barat.
"Kami belum melihat kinerja cepat dan tepat dari pihak kepolisian untuk memastikan jerat hukum bagi para pelaku PETI di Sumatra Barat. Jika ini terus dibiarkan, maka keberulangan bencana yang sama pasti terjadi, dan para pelaku akan terus menambang tanpa ada efek jera sedikit pun," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumatra Barat, Wengky Purwanto.
Lebih lanjut, Walhi menemukan kejanggalan dari proses pencabutan izin di Aceh. PT Rimba Timur Sentosa dan PT Rimba Wawasan Permai di Aceh, merupakan dua perusahaan yang telah dicabut izinnya pada 2022. Sedangkan PT Aceh Nusa Indrapuri masuk dalam daftar izin yang dievaluasi pada 2022.
Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Solihin, mempertanyakan mengapa izin dua perusahaan yang telah dicabut pada 2022, kembali dicabut lagi sekarang.
Menurutnya, Presiden melalui Menteri Kehutanan lebih tepat melakukan evaluasi yang bermuara pada pencabutan izin kepada tiga perusahaan yang diduga berkontribusi besar menyebabkan bencana banjir.
"Ketiga perusahaan tersebut, yaitu PT Tualang Raya (Aceh Timur) DAS Jambo Aye, PT Wajar Korpora (Aceh Tamiang) DAS Tamiang, dan PT Tusam Hutani Lestari," ujarnya.
Kendati demikian, Walhi menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen serius memulihkan Pulau Sumatra dengan tidak menerbitkan izin-izin industri ekstraktif baru di areal konsesi yang dicabut.
Langkah ini, menurut Walhi harus diikuti dengan melakukan evaluasi perizinan secara partisipatif dan revisi kebijakan tata ruang Pulau Sumatra yang berbasis pada daya dukung dan tampung lingkungan harus segera dilakukan.
"Proses penegakan hukum administrasi kali ini, harus menjadi preseden baik untuk mencabut perizinan lain yang berkontribusi pada bencana kapital yang terjadi di Sumatra," tukas Even.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh