Tragedi Anak di NTT, Pakar Nilai Sekolah Rakyat Jawab Beban Biaya Tersembunyi Pendidikan

Nusantaratv.com - Berita ini bukan untuk menginspirasi siapa pun guna melakukan aksi serupa. Untuk Anda yang mengalami gejala depresi maupun ingin bunuh diri, segera konsultasi ke psikolog, psikiater, hingga mendatangi klinik kesehatan mental.

Tragedi meninggalnya seorang anak sekolah dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ramai diperbincangkan di media sosial kembali membuka diskusi tentang persoalan mendasar dalam akses pendidikan di Indonesia.

Di balik narasi soal ketiadaan pulpen dan buku tulis, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia dan dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Rif'an menilai peristiwa tersebut mencerminkan adanya biaya tak terlihat (hidden cost) pendidikan yang masih membebani keluarga miskin ekstrem.

Ali menegaskan, pendidikan dasar kerap disebut gratis, namun dalam praktiknya masih menyisakan berbagai biaya tidak langsung yang harus ditanggung keluarga.

"Alat tulis, tas, seragam, sepatu, hingga kebutuhan makan sebelum berangkat sekolah merupakan pengeluaran nyata bagi keluarga miskin ekstrem," ujar Ali.

Menurutnya, kebijakan pendidikan selama ini terlalu berfokus pada pembiayaan sekolah formal, sementara kebutuhan pendukung yang justru menentukan keberlanjutan pendidikan anak sering dianggap sebagai urusan rumah tangga.

Asumsi tersebut menjadi problematik ketika diterapkan pada keluarga yang hidup di batas subsistensi.

"Bagi kelompok miskin ekstrem, satu buku tulis atau satu pulpen bukan sekadar alat belajar, melainkan simbol keterbatasan struktural yang terus mereka hadapi," lanjutnya.

Ali menilai, tragedi di NTT memperlihatkan bagaimana biaya tak terlihat ini dapat berakumulasi menjadi tekanan sosial dan psikologis, terutama pada anak-anak.

Rasa tertinggal dari teman sebaya, malu karena tidak memiliki perlengkapan sekolah, hingga kesadaran akan keterbatasan orang tua, kerap tidak terdeteksi oleh sistem pendidikan formal.

Ali menyebut kondisi ini menunjukkan keterbatasan pendekatan pendidikan universal yang mengasumsikan kapasitas minimum yang sama pada semua keluarga.

Padahal, terdapat kelompok miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi afirmatif dan komprehensif.

Dia menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai contoh kebijakan yang dirancang untuk menjawab persoalan tersebut.

Program ini tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga menanggung seluruh kebutuhan peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama, mulai dari perlengkapan belajar hingga konsumsi harian.

"Dengan menghilangkan biaya tak terlihat pendidikan, negara tidak hanya memastikan akses sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih stabil bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem," jelas Ali.

Meski demikian, dia mengingatkan, keberadaan kebijakan saja tidak cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan informasi program sampai kepada keluarga sasaran dan mekanisme seleksi berjalan sensitif terhadap kondisi lapangan.

Banyak kebijakan afirmatif, menurutnya, gagal menjangkau kelompok paling rentan bukan karena desainnya keliru, melainkan karena informasi tidak sampai.

Ali menilai tragedi anak di NTT seharusnya menjadi pengingat bahwa diskursus pendidikan tidak boleh berhenti pada angka partisipasi sekolah atau besaran anggaran.

"Tanpa memahami dan menghapus biaya tersembunyi pendidikan, istilah pendidikan gratis berisiko menjadi jargon kebijakan yang tidak sepenuhnya menjawab realitas sosial," ujarnya.

Dia menegaskan, keberpihakan kebijakan pendidikan sejatinya diuji dari kemampuannya melindungi kelompok paling rentan.

"Menghapus biaya tak terlihat pendidikan bukan semata soal efisiensi kebijakan, tetapi juga soal keadilan sosial dan martabat anak," pungkas Ali.