Subsidi Minyak Goreng, Anggota Komisi VI DPR RI Pertanyakan Kinerja BPDPKS

Nusantaratv.com-Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dipercayakan pemerintah dalam penyediaan subsidi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil menengah.

Politisi fraksi Partai Nasdem ini menegaskan Crude Palm Oil (CPO) merupakan bahan baku minyak goreng. Minyak goreng sendiri adalah bahan pokok bagi rakyat sehingga kejahatan yang terkait dengan hal ini otomatis melukai banyak rakyat Indonesia.

"BPDPKS ini kan menggunakan uang rakyat tetapi penyalurannya tidak tepat seharusnya mereka itu terbuka kepada rakyat dalam hal ini wakil rakyatnya juga, tentu kita akan selidiki lagi permasalahannya ada dimana," kata Rudi Hartono Bangun saat menjadi pembicara dalam dialetika demokrasi dengan tema 'Subsidi Minyak Goreng, Kinerja BPDPKS dipertanyakan', Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/5/2022). 

Ia menambahkan, persoalan minyak goreng juga menjadi perhatian Presiden Jokowi. Yang menyebut kelangkaan dan mahalnya minyak goreng merupakan dampak sistemik dari tata kelola dana BPDPKS yang ‘dalam kendali konglomerat sawit’ dan dewan pengarah BPDPKS.

"Subsidi ke biodesel memang sesuai aturan karena ada Perpresnya, tetapi subsidi untuk harga minyak goreng ini tak sesuai dengan pendirian BPDPKS itu sendiri," tutur Rudi Hartono Bangun.
 
"Ke depannya kami akan segera menindaklanjuti permasalahan ini," pungkasnya.