Situs Pemerintah Sering Di-Hack, Jokowi Buat 2 Proyek Ini

Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan dua proyek prioritas 2022 terkait keamanan dan ketahanan siber negara dengan biaya hingga Rp8 triliun. Proyek ini akan dicicil selama lima tahun.

Adapun dua proyek tersebut yaitu National Seanity Operation Center (NSOC)-Security Operation Center (SOC) dan pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Keputusan ini tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2022.

"Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai oleh APBN dengan indikasi sebesar Rp8 triliun pada kurun waktu lima tahun," bunyi lampiran Perpres yang ditandatangani Jokowi 9 September lalu itu.

Tak ada penjelasan rinci soal bentuk kedua proyek tersebut. Lampiran tersebut hanya menjelaskan bahwa NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT merupakan bagian dari proyek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024.

Proyek ini bertolak pada direktif presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber serta mendukung transformasi digital. Proyek ini menargetkan stabilitas siber di sektor pemerintah sebagai sasaran utama.

"Dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik pusat maupun daerah," bunyi dokumen tersebut.

Lampiran Perpres itu juga menyebut beberapa hal penting terkait pembentukan dua proyek prioritas itu, antara lain, digitalisasi yang telah menjadi gaya hidup dan mainstream kehidupan saat ini dan 64 persen masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet.

Kemudian, kenaikan angka internet sebesar 17 persen atau 45 juta pengguna pada 2020, serta posisi Indonesia dalam indeks UN e Government tahun 2020 yang naik sebanyak 19 level pada tahun yang sama.

Sementara, dampak dari proyek tersebut antara lain terwujudnya sistem perlindungan yang lebih lincah dengan cara pengembangan 8 unit infrastruktur dan sistem perangkat siber, 295 orang yang mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas SDM keamanan siber, dan meningkatnya postur keamanan dan ketahanan siber, dan lainnya.

"(serta) terwujudnya sistem keamanan siber integratif antara pusat dan daerah yang meliputi 35 lembaga," tulis dokumen itu.

Lebih lanjut, lampiran Perpres itu kiha menyebut bahwa proyek ini berada di bawah tanggung jawab beberapa lembaga antara lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pertahanan atau TNI, Badan Intelijen Negara, Polri, dan Kejaksaan.

Adapun lokasi proyek ini akan dilakukan di tingkat pusat dan daerah dengan rincian 25 kementerian atau lembaga serta 5 daerah.

Sebelumnya, keamanan digital di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak setelah peneliti keamanan internet The Record, Insikt Group melaporkan bahwa 10 kementerian dan lembaga di Indonesia, termasuk BIN, dibobol oleh hacker China yang kerap disebut Thanos.

Dugaan peretasan ini telah peneliti Insikt Group sampaikan pada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli lalu. Namun, pemerintah tidak bergeming.

Pemerintah baru merespon hal ini ke publik beberapa waktu setelah persoalan itu dipublikasikan media massa dan menjadi sorotan banyak pihak.