Nusantaratv.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nazaruddin Dek Gam, meminta empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang Penyadapan, tetapi juga dipertimbangkan untuk dikenakan pasal makar jika terbukti merongrong kepala negara dan kedaulatan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Nazaruddin saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Nazaruddin mengapresiasi langkah Kapolri yang berhasil mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik, hingga aktivis.
Dia mengungkapkan bahwa dirinya juga menjadi salah satu korban penyadapan. Nazaruddin pun meminta agar aparat mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya anggota DPR yang turut menjadi sasaran.
"Terima kasih Bapak Kapolri telah mengungkap kasus penyadapan, karena saya juga ikut disadap. Saya juga korban penyadapan. Harusnya orang-orang di kami (anggota DPR RI) ini kalau disadap jangan tanggung-tanggung, langsung saja panggil, tanya, salahnya apa, melawan negara atau tidak. Kalau hanya tanggung-tanggung, yang menyadap juga tidak ada gunanya," ujar Nazaruddin.
Lebih lanjut, dia mengusulkan agar empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak hanya dikenakan pasal dalam Undang-Undang Penyadapan.
Menurutnya, pasal makar juga perlu dipertimbangkan apabila penyidikan membuktikan adanya tindakan yang mengancam kepala negara dan kedaulatan Indonesia.
"Saran dari kami, Pak Kapolri, empat orang ini bukan hanya dikenakan pasal-pasal di undang-undang penyadapan, tapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa saja ke pasal makar," tegasnya.
Nazaruddin kemudian menceritakan pengalamannya saat Aceh masih dilanda konflik. Dia menyebut, pada masa itu, pembicaraan mengenai keburukan negara di warung kopi saja dapat dianggap sebagai tindakan makar.
Karena itu, dia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus ditangani secara serius dan meminta Kapolri tidak ragu menindak para tersangka apabila unsur pidananya terpenuhi.
"Kami di Aceh dulu, waktu konflik, hanya cerita di warung kopi tentang kejelekan negara dianggap makar. Ini yang jelas-jelas sudah menyadap kepala negara, jangan ragu lagi, Pak. Makarkan saja, Pak. Jangan giliran kami baru ngomongin negara tidak benar, ini sudah jelas menyadap kepala negara, tidak ada ampun, makar. Kita dukung itu, Pak," tambahnya.
Selain meminta penegakan hukum terhadap para tersangka, Nazaruddin juga menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota DPR dalam kelompok tersebut.
Dia meminta Kapolri menyampaikan kepada DPR jika ditemukan anggota dewan yang terlibat. Laporan tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Kalau ada anggota DPR yang ikut-ikut main di kelompok yang empat orang itu, tolong kasih tahu kami, Pak, kasih tahu Ketua MKD. Ketua MKD akan menindak tegas, akan kita pecat anggota DPR yang ikut terlibat di kelompok penyadapan tersebut," pungkasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh