Nusantaratv.com-Di tengah dinamika politik nasional pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, ruang publik kini diramaikan oleh diskusi mendalam mengenai kriteria sosok pengisi kursi RI-2.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Nina Sapti menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden tidak boleh sekadar ditempatkan sebagai figur pengganti atau "ban serep". Sebaliknya, RI-2 harus memiliki peran strategis berbasis kemampuan teknokrasi yang kuat untuk menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional.
Menurut Nina Sapti Triaswati, tantangan perekonomian Indonesia ke depan sangat kompleks, sehingga kepemimpinan nasional membutuhkan perpaduan yang mampu berhitung secara rasional dan berpikir secara sistematis. Pergantian pejabat di tingkat atas tidak akan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat jika tidak disertai dengan perubahan mendasar pada aturan permainan (rule of the game) perekonomian nasional.
Nina Sapti menggarisbawahi bahwa kriteria utama bagi sosok Wakil Presiden idaman bukanlah sekadar latar belakang profesi formal seperti ekonom atau militer, melainkan kemampuan berpikir teknokratis. Seorang teknokrat sejati mampu melakukan kalkulasi untung-rugi secara terukur, baik dalam domain ekonomi maupun strategi politik, sehingga kebijakan publik dapat dieksekusi tanpa menimbulkan gejolak sosial.
"Saya membayangkan yang paling penting teknokrasi di situ ya. Teknokrasi tidak harus sekadar cuan, tapi juga ada strategis politik di situ. Yang penting itu adalah figur yang bisa menghitung dengan baik, yang bisa berpikir secara sistematik. Saya tidak membayangkan apakah dia harus ekonom atau harus figur militer, itu buat saya tidak penting di situnya. Tapi penting apakah dia bisa berpikir, karena Pak Soeharto pun seorang militer berpikir teknokrasinya tinggi. Teknokrasi itu kunci untuk bisa melihat apakah orang itu berpikir sistematik dengan hitung-hitungan yang benar," ujar Nina Sapti Triaswati saat hadir sebagai narasumber dalam program MERAH PUTIH di Nusantara TV yang dipandu Host Maria Anneke, Jumat (13/11/2026).
Dalam pandangan Nina Sapti, Indonesia memiliki rekam jejak sejarah yang membuktikan betapa efektifnya perpaduan antara Presiden berkarakter politik kuat dengan Wakil Presiden berlatar belakang teknokratis yang komunikatif. Ia mencontohkan duet dwitunggal Soekarno dan Mohammad Hatta, serta kepemimpinan Soeharto yang didampingi figur teknokrat seperti B.J. Habibie.
Namun, Nina menyampaikan peringatan serius terkait transisi politik menuju 2027 dan 2028. Menurutnya, terdapat bahaya laten apabila perhatian pemerintah bergeser dari prioritas teknokrasi ekonomi menjadi orientasi konsolidasi politik jelang Pemilu. Jika dinamika politik tidak berjalan seirama dengan kebutuhan ekonomi, stabilitas perekonomian nasional terancam goyah.
"Tantangan ekonomi kita berat sekali. Ini sampai 2026 sudah heboh seperti ini, 2027 sudah dekat-dekat ke Pemilu. Biasanya kalau sudah 2027 semakin ke 2028, sudah enggak mikirin lagi yang teknokrasi ekonomi, yang dipikir nanti lebih ke arah politiknya. Dan itu kekhawatiran kita kalau politik dan ekonomi itu tidak satu arah, bisa amburadul ekonominya walaupun politiknya solid," tegas Ekonom UI tersebut.
Berbicara soal indikator kesejahteraan, Nina Sapti Triaswati mengingatkan agar pemerintah tidak cepat puas dengan capaian angka pertumbuhan ekonomi makro di atas 5 persen. Ia membeberkan kenyataan pahit bahwa dalam satu dekade terakhir, jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia justru mengalami penurunan drastis dari 57 juta jiwa menjadi 46 juta jiwa. Banyak masyarakat kelas menengah yang meluncur turun menjadi kelompok rentan miskin.
"Kalau dari tren jangka 10 tahun terakhirnya itu turun ya kelas menengahnya dari 57 ke 46 juta begitu. Dan juga kalau kita lihat pengangguran yang usia muda juga sedikit meningkat dibanding tahun lalu, walaupun rata-rata tingkat pengangguran turun. Pertumbuhan ekonomi itu satu indikator, tapi yang lebih penting itu siapa yang menikmati dari perekonomian yang tumbuh," tutur Nina.
Ketimpangan yang kian menganga antara kelompok bawah yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dengan kemudahan kelompok tertentu menangguk kekayaan secara ilegal berpotensi memicu gesekan sosial yang tajam. Untuk itu, Nina mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara menyeluruh, termasuk transparansi dalam penanganan uang hasil korupsi.
"Seharusnya kalau pemerintah ingin adil atau sesuai janji para menterinya di masa lalu, hasil korupsi kan banyak, itu kenapa enggak masuk APBN? Kalau pembukaannya jelas, misalnya disebutkan sampai hari ini kami sudah mengembalikan ke Menteri Keuangan Rp100 triliun, itu paling enggak menambal yang Rp500 triliun kurang pajak tadi. Ini kan menimbulkan optimisme bahwa kita bekerja untuk membersihkan korupsi dan menghasilkan perekonomian yang lebih baik," ungkap Nina.
Terkait dengan kebijakan fiskal dan subsidi, Nina menolak opsi menaikkan PPN secara pukul rata karena akan semakin menjepit daya beli masyarakat luas. Ia meminta pemerintah fokus membenahi pendataan berbasis desil agar subsidi seperti BBM dan LPG benar-benar diterima oleh masyarakat miskin dan rentan, bukan dinikmati oleh kelompok kaya.
"Yang kita ingin rule of the game-nya yang diubah, bukan sekadar ganti pemain saja. Perlu ada keberpihakan yang benar-benar dijanjikan untuk rakyat dan sampai ke rakyat. Perlibatan masyarakat yang besar itulah yang akan membawa kita percaya bahwa program publik itu memang benar-benar untuk rakyat. Transparansi data dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan apakah investasi dari uang pajak dipakai secara tepat untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Nina Sapti.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh