Menhut Tegaskan Pemanfaatan Kayu Hanyut Pascabanjir untuk Masyarakat, Bukan Komersial

Nusantaratv.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan pihaknya memperkuat perlindungan hutan melalui moratorium penebangan dan pengangkutan, serta pengaturan pemanfaatan kayu bagi masyarakat pascabencana di Sumatra.

Menhut mengatakan, pada 8 Desember 2025, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) telah menerbitkan surat edaran terkait pemanfaatan kayu hanyut untuk pemulihan pascabencana banjir. Kayu tersebut dapat digunakan masyarakat dan bukan untuk kegiatan komersial.

"Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyutan digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan dan kemanusiaan, selama bukan untuk kegiatan komersial," ujar Menhut.

Untuk memperkuat surat edaran tersebut, Raja Antoni juga menerbitkan SK Menteri Nomor 863 Tahun 2025 pada 29 Desember 2025.

SK ini menegaskan pemanfaatan kayu hanyut akibat bencana banjir sebagai sumber daya material untuk rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Selain itu, moratorium penebangan dan pengangkutan kayu diterapkan, sehingga tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan.

"Kebijakan moratorium ini melalui penerbitan Surat Dirjen PHL pada 1 Desember 2025 mengenai Penutupan Hak Akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) untuk Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami pada PHAT (Pemegang Hak atas Tanah)," kata Menhut.

"Selain itu, penerbitan Surat Dirjen PHL tanggal 8 Desember mengenai Moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Sehingga tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan," tambahnya.

Raja Juli menegaskan aturan ini dibuat sebagai respons atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemanfaatan dan aktivitas ilegal.

Selain itu, Kementerian Kehutanan melakukan identifikasi dan pendataan kayu temuan bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah.

"Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemanfaatan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya ‘pencucian kayu’ dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana," ujar Menhut.

(Sumber: Antara)