Menhut Ajak Masyarakat Kelola Hutan Lewat Perhutanan Sosial

Nusantaratv.com-Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga hutan sekaligus meningkatkan perekonomian melalui program perhutanan sosial.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 10 April 2026, ia menyebut kebijakan perhutanan sosial sebagai titik balik dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Jika sebelumnya masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke kawasan hutan, kini mereka justru diberikan akses legal untuk mengelola dan memanfaatkannya.

“Intinya, perhutanan sosial diberikan kepada masyarakat agar fungsi hutan bisa dimaksimalkan. Dulu masyarakat dilarang masuk hutan, sekarang diperbolehkan bahkan mengelola secara legal untuk dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menekankan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan.

Ia optimistis masyarakat mampu menjalankan kedua fungsi tersebut secara seimbang.

“Bekerja sama, berkolaborasi agar fungsi keekonomian meningkat, namun secara bersamaan juga meningkatkan fungsi ekologis,” katanya, dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan menyerahkan sembilan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada 328 kepala keluarga di Desa Wisata Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Melalui SK tersebut, masyarakat kini memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan seluas 1.742 hektare.

Raja Juli Antoni juga menyampaikan salam dari Prabowo Subianto kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Sulawesi Utara.

Ia menegaskan bahwa penyerahan SK ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pengelolaan hutan bagi masyarakat.

“Insya Allah kita akan buktikan bahwa setelah mendapatkan SK, bapak-ibu bisa memaksimalkan secara bersamaan, kita bisa jaga hutan kita,” ujarnya.