Mendagri Sebut Kunci Stabilitas Papua Lewat Kekompakan Forkopimda dan dan Keakuratan Data Dukcapil

Mendagri Sebut Kunci Stabilitas Papua Lewat Kekompakan Forkopimda dan dan Keakuratan Data Dukcapil

Nusantaratv.com - 17 November 2026

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Papua (Dokumentasi NTV)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Papua (Dokumentasi NTV)

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dan instansi vertikal dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga stabilitas politik serta keamanan di wilayah Papua.

Arahan tersebut disampaikan dalam acara penganugerahan Awards Pemda Berprestasi putaran (batch) ketiga se-Papua yang diselenggarakan bekerja sama dengan Nusantara TV.

Mendagri menjelaskan, Indonesia menganut sistem semi-desentralisasi, di mana sebagian kewenangan diserahkan kepada daerah, namun keberadaan instansi vertikal seperti Polri, TNI, Kejaksaan, dan BIN berada di bawah komando pemerintah pusat.

Oleh karena itu, kepala daerah selaku pimpinan Forkopimda diminta rutin merangkul Kapolda, Pangdam, Danrem, Kajati, hingga Kabinda melalui rapat berkala.

"Kekompakan Forkopimda menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah, termasuk menjaga stabilitas politik, keamanan, serta percepatan penanganan bencana maupun agenda nasional seperti Nataru," ujar Mendagri, Selasa, 17 November 2026.

Ia mencontohkan percepatan pemulihan bencana di Sumatera Barat yang berjalan paling cepat berkat solidnya Forkopimda di daerah tersebut.

Selain Forkopimda, Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan bagi daerah dengan tata kelola Administrasi Kependudukan (Dukcapil) terbaik.

Tito mengungkapkan bahwa data Dukcapil nasional saat ini mengelola lebih dari 290 juta jiwa dengan tingkat perekaman mencapai 98% di data pusat.

Kemendagri bersama Komisi II DPR RI kini sedang mempercepat pembahasan RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk) serta perumusan RUU Satu Data Indonesia berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai rujukan utama perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, dan pelayanan publik.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Tomsi Tohir, Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, serta jajaran kepala daerah.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close