Masyarakat Kesulitan Dapatkan Pertalite, Legislator: Pemerintah dan Pertamina Harus Sigap!

Nusantaratv.com - 14 Agustus 2022

Anggota DPR RI Komisi VII Nurhasan Zaidi. (Dok/nvl)
Anggota DPR RI Komisi VII Nurhasan Zaidi. (Dok/nvl)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Permasalahan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia seakan tak ada hentinya sepanjang tahun 2022. Setelah dihadapkan pada kenaikan harga BBM, masyarakat kembali menanggung kenyataan pahit sebab Pertalite sulit didapatkan setidaknya selama satu pekan terakhir.

Kenyataan di lapangan yang dilaporkan justru berbanding terbalik dengan pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting yang mengatakan stok Pertalite tersedia hingga 18 hari ke depan dan akan terus diproduksi.

Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Nurhasan Zaidi menanggapi terjadinya kelangkaan Pertalite. Nurhasan meminta penjelasan secara terbuka dan transparan kepada Pertamina atas ketidaksesuaian antara persediaan stok dengan fakta yang terjadi di lapangan.

"Dari sisi volume penyediaan Pertalite, dari kuota sebanyak 23,05 juta liter Pertalite di tahun 2022, sampai bulan Juli ini sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Ini artinya masih ada sisa 6,25 juta liter lagi yang tersedia," ungkap Nurhasan dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/8/2022).

"Dari segi ketersediaan ini, dilihat dari tren konsumsi Pertalite, kelihatannya sisa kuota ini tidak akan mencukupi sampai akhir tahun. Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pertalite ini," lanjutnya.

Nurhasan menyarankan agar dibuka opsi untuk menambah kuota Pertalite. Menurutnya, ketersediaan Pertalite yang cukup akan membantu masyarakat untuk bangkit lagi secara ekonomi.

"Daya beli masyarakat belum pulih sebagai dampak dari pandemi, sehingga jangan lagi dipersulit dengan kesulitan memperoleh Pertalite," tegas Legislator PKS Dapil Jawa Barat IX ini.

"Pertalite ini termasuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) sehingga menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah untuk memastikan ketersediannya. Pemerintah dan Pertamina wajib membuat contigency plan menghadapi berbagai skenario ke depan," tukas Nurhasan.

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

(['model' => $post])