Ma’ruf Amin: Ekonomi Syariah Pilar Baru Pembangunan Nasional Berbasis Keberkahan dan Keadilan

Nusantaratv.com - Pengarusutamaan ekonomi syariah sebagai pilar baru pembangunan nasional menjadi fokus utama dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah yang digelar pada Selasa (24/2/2026) di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

Dalam keynote speech-nya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, K.H. Ma'ruf Amin, yang juga merupakan Ketua Penasihat CSED INDEF, menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan kebutuhan mendesak di tengah tantangan global yang ditandai ketimpangan dan krisis kualitas pertumbuhan.

“Dunia hari ini sudah seharusnya memiliki ekonomi yang berkualitas agar tidak terjadi ketimpangan. Ekonomi syariah hadir bukan hanya menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa tujuan syariah (maqashid syariah) mencakup menjaga agama, keturunan, dan harta. Prinsip tersebut menjadi fondasi kebijakan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

“Ekonomi syariah itu menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Karena itu ia tidak hanya bicara pertumbuhan, tetapi juga distribusi dan keberkahan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Ma'ruf Amin mengibaratkan ekonomi syariah seperti pesantren yang memiliki tiga elemen utama: santri, kitab, dan kyai. 
Menurutnya, kekuatan pesantren bukan pada fasilitasnya, melainkan pada ruh dan nilai yang dipegang teguh.

“Ekonomi syariah itu seperti pesantren. Ada sumber daya manusianya seperti santri, ada ilmunya seperti kitab, dan ada penjaga arahnya seperti kyai. Bukan fasilitasnya yang menentukan, tetapi rohnya. Tanpa ruh, yang lahir hanya formalitas,” jelasnya.

Ma'ruf Amin mengingatkan agar ekonomi syariah tidak berhenti pada simbol atau label semata. 

“Jangan sampai yang hadir hanya ekonomi yang berseragam syariah, tetapi kehilangan ruhnya,” tegas K.H. Ma’ruf Amin.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah. Industri halal, zakat, wakaf, dan keuangan syariah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

“Industri halal tidak boleh berjalan sendiri. Zakat dan wakaf juga tidak boleh berjalan sendiri. Semua harus menjadi satu kesatuan dalam sistem ekonomi syariah,” tutur Wakil Presiden RI ke-13.

Dalam konteks tersebut, peran ekonom syariah sangat penting sebagai penjaga arah, produsen kebijakan publik, sekaligus penggerak transformasi. 

“Ekonom syariah harus menjadi penunjuk arah dan penggerak. Konsep tanpa aksi itu omong kosong,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dengan populasi Muslim terbesar, potensi filantropi Islam melalui zakat, infak, dan sedekah, serta pertumbuhan industri halal yang terus meningkat, Indonesia dinilai memiliki fondasi yang kuat.

“Indonesia punya semua syarat untuk menjadi ekonomi syariah yang kuat. Kita punya penduduk Muslim terbesar, kekuatan filantropi Islam, dan industri halal yang terus berkembang,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan.

“Ekonomi syariah sudah hadir dalam regulasi, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kesadaran. Ini yang harus kita dorong bersama,” paparnya.

Ma'ruf Amin menekankan dua agenda besar yang harus dijalankan secara konsisten, yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan praktik ekonomi masyarakat.

“Kita harus memasyarakatkan ekonomi syariah agar dipahami, dan mensyariahkan ekonomi masyarakat agar praktiknya sesuai dengan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan,” tegasnya.

Konsistensi dan keberanian dalam berprinsip menjadi kunci utama. 

“Kalau kita konsisten dalam memasyarakatkan ekonomi syariah, insyaallah pertumbuhan ekonomi syariah akan tumbuh lebih maksimal dan menjadi pilar utama ekonomi negeri ini,” pungkasnya.