Nusantaratv.com- Komisi III DPR RI menyetujui laporan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam pembahasan tingkat pertama. Persetujuan ini menjadi tahapan menuju pembahasan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR RI.
Demikian Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan sebagaimana ditayangkan Nusantara TV, Rabu (18/11/2026).
“Laporan Panja Komisi III DPR RI tentang pembahasan RU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi agar menjadi pertimbangan Komisi III DPR untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat selanjutnya bersama pemerintah,” kata Habiburokhman sebagaimana ditayangkan Nusantara TV, Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman menyebut rancangan undang-undang tersebut memuat sepuluh poin pengaturan penting. Di antaranya mencakup ruang lingkup tindak pidana, prosedur penelusuran dan penyitaan aset, hingga mekanisme perampasan aset tanpa didahului putusan pidana.
RUU ini juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.
Dalam rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kemudian meminta pendapat dari para anggota yang hadir apakah hasil dari laporan panja dapat disetujui.
“Kami minta pendapat dari pihak anggota dan pemerintah. Apakah laporan dari panja dapat disetujui?,” tanya Dasco yang kemudian dijawab setuju oleh anggoota yang hadir.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh