Kemenkop Perluas Peran Koperasi Merah Putih di Sektor Energi

Nusantaratv.com-Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengambil peran dalam rantai pasok energi nasional. Keterlibatan tersebut mencakup pengumpulan minyak jelantah sebagai bahan baku bahan bakar penerbangan hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai koperasi memiliki peluang besar untuk mengembangkan pengelolaan energi berbasis masyarakat. Langkah ini sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada energi.

"Koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional, termasuk dalam pengelolaan energi dan mineral," kata Ferry dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Salah satu program yang tengah dikembangkan Kemenkop adalah mengajak KDKMP mengumpulkan minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Limbah tersebut selanjutnya disalurkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF).

Ferry mengungkapkan bahwa Kemenkop telah meresmikan koperasi pengelola minyak jelantah di Purwokerto, Jawa Tengah. Melalui skema tersebut, koperasi dapat mengumpulkan limbah rumah tangga yang masih memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh industri energi.

Dilansir dari Antara, selain pengelolaan minyak jelantah, Kemenkop juga menjalin kerja sama dengan PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) untuk mengembangkan proyek percontohan PLTS mikro berkapasitas di bawah satu megawatt (MW). Program ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil.

Salah satu proyek yang telah diresmikan berlokasi di Desa Sembur Laut, Pulau Galang, Kepulauan Riau. PLTS berkapasitas 1 MW di kawasan tersebut digunakan untuk memasok kebutuhan listrik fasilitas penyimpanan ikan berpendingin (cold storage), pabrik es, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Kemenkop juga berupaya menghimpun para pengelola sumur minyak rakyat dan sumur minyak yang tidak lagi beroperasi (idle well) melalui koperasi resmi. Menurut Ferry, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat legalitas dan transparansi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam rangka memperluas pengembangan usaha di sektor energi, Kemenkop turut mengajak Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menjalin kolaborasi. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan berbagai proyek energi, termasuk penyediaan PLTS berkapasitas di bawah 1 MW di sejumlah daerah.

Ketua Umum Aspebindo Anggawira menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah, khususnya di bidang energi, melalui kegiatan edukasi hingga advokasi.

Aspebindo juga berkomitmen memberikan pendampingan untuk memperluas akses pasar dan kemitraan, baik di dalam maupun luar negeri, sekaligus memperkuat rantai pasok nasional.