Kemenko Ekonomi dan BRIN Bersinergi Lakukan Kajian Lintas Sektor

Nusantaratv.com - 29/11/2022 15:15

ekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam wawancara dengan IDX Channel, Kamis (10/11/2022). (ANTARA/HO-KemenkoEkonomi/pri)
ekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam wawancara dengan IDX Channel, Kamis (10/11/2022). (ANTARA/HO-KemenkoEkonomi/pri)

Penulis: Alber Laia

Nusantaratv.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan kajian lintas sektor melalui Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) 2022.

“Kami menyambut baik beberapa hasil kajian dan saya kira ini awal yang cukup baik dari FKRI ini,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya pada Juli 2022, dalam audiensi Kemenko Perekonomian dengan BRIN terungkap isu yang sedang menjadi perhatian yakni terkait krisis pangan, penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK), transisi energi, dan daya saing daerah.

Selanjutnya kedua instansi ini melakukan penilaian terhadap usulan-usulan kajian kebijakan dan survei dari K/L di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Dari penilaian tersebut, Kemenko Perekonomian telah mengusulkan 10 top list kajian kebijakan dan survei.

Salah satu kajian kebijakan itu telah disampaikan dalam mid-term report “Kajian Percepatan Inklusi Keuangan Syariah dalam Kemandirian Ekonomi Pesantren” dari BRIN kepada Kemenko Perekonomian pada Senin (28/11).

Selain dilakukan penyampaian mid-term report, pada kesempatan itu juga dilakukan serah terima naskah kebijakan berjudul “Model Integrasi Multimoda End-to-End untuk Penurunan Biaya Logistik Nasional” dan “Kredit Karbon untuk Dukungan Pembangunan Lingkungan”.

Naskah kebijakan tersebut merupakan kajian di bidang perekonomian yang telah dilakukan pemetaan oleh BRIN berdasarkan usulan K/L teknis.

Dari hasil naskah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan alternatif kebijakan bagi para pemangku kepentingan untuk penurunan dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

Selain itu juga diharapkan dapat menerapkan perdagangan dan pajak karbon yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca guna mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam kesempatan tersebut sekaligus disampaikan berbagai usulan mengenai strategi percepatan inklusi keuangan syariah dalam kemandirian ekonomi pesantren, model integrasi multimoda end-to-end untuk penurunan biaya logistik nasional.

“Kredit karbon untuk mendukung pembangunan lingkungan juga menjadi pembahasan,” kata Susu.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito mengatakan pihaknya melakukan diskusi bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRID) untuk mengembangkan penelitian dengan fokus komoditas utama di bidang perekonomian dan kearifan lokal.(Ant)

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

Komentar belum ada.
Otentifikasi

Silahkan login untuk memberi komentar.

Log in