Nusantaratv.com-Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memfokuskan layanan keluarga berencana (KB) bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ber-KB yang masih belum terpenuhi atau unmet need.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mengatakan kelompok masyarakat tersebut menjadi prioritas karena membutuhkan perhatian lebih dalam pelayanan KB.
"Kita prioritaskan untuk desil 1 sampai 4 terkait penanganannya. Sebab, mereka butuh perhatian khusus," ujar Wihaji dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Dalam rapat yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025 itu, Wihaji juga memaparkan peningkatan jumlah peserta aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan keluarga berencana yang berkualitas dan berkelanjutan.
Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara Tim Pendamping Keluarga (TPK), posyandu, puskesmas, hingga pemerintah desa dan kelurahan dinilai penting agar pendampingan kepada keluarga dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Baca juga: Mendukbangga Wihaji Tekankan Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Percepatan Pencegahan Stunting
Kinerja pembangunan keluarga dan kependudukan juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan Pendataan Keluarga 2025, sejumlah indikator strategis berhasil mencapai target, di antaranya Total Fertility Rate (TFR), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), serta Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK).
Pencapaian tersebut mencerminkan penguatan upaya pemerintah dalam membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dari sisi tata kelola, Kemendukbangga/BKKBN mencatat realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 98,71 persen. Laporan keuangannya juga disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan WTP dari BPK delapan kali berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2024," tuturnya, dikutip dari Antara.
Dalam rapat tersebut, pembahasan juga mencakup berbagai program prioritas Kemendukbangga/BKKBN, mulai dari pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian penduduk, hingga penguatan berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh