Kemendukbangga Perkuat Layanan KB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Nusantaratv.com-Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memfokuskan layanan keluarga berencana (KB) kepada masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi atau unmet need, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.

"Kita prioritaskan untuk desil 1 sampai 4 terkait penanganannya. Sebab, mereka butuh perhatian khusus," ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI terkait Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025, Wihaji juga menyampaikan jumlah peserta aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mengalami peningkatan. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan keluarga berencana yang berkualitas dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan stunting. Sinergi tersebut melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK), posyandu, puskesmas, hingga pemerintah desa dan kelurahan di seluruh Indonesia agar pendampingan kepada keluarga dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Wihaji menjelaskan pembangunan keluarga dan kependudukan sepanjang 2025 menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan Pendataan Keluarga 2025, sejumlah indikator strategis berhasil dicapai, mulai dari Total Fertility Rate (TFR), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), hingga Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK).

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya upaya pemerintah dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dari sisi tata kelola, Kemendukbangga/BKKBN juga mencatat realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 98,71 persen. Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan WTP dari BPK delapan kali berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2024," tuturnya, dikutip dari Antara.

Dalam rapat tersebut, berbagai program prioritas Kemendukbangga/BKKBN turut dibahas, mulai dari penguatan pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian penduduk, hingga optimalisasi berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.