Kemenag Sultra Prioritaskan Jamaah Usia Lanjut Musim Haji 2023

Nusantaratv.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada musim haji tahun 2023 ini akan memprioritaskan calon haji usia lanjut dan telah melunasi pembayaran pemberangkatannya.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sultra, Hj Marni di Kendari, Rabu mengatakan setelah Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi menyepakati tidak ada pembatasan usia, maka pihaknya akan memfokuskan para calon haji usia lanjut yang batal berangkat pada musim haji tahun lalu.

"Istilahnya mereka sudah porsinya, tapi karena dibatasi (kuota) itu kan, hanya 48 persen yang berangkat kemarin dan yang tertunda itu 1.086 orang, itu mereka prioritas, karena sudah porsinya karena sudah membayar tapi ditunda keberangkatannya," kata Marni.

Meski demikian lanjut Marni, sampai saat ini kuota haji untuk seluruh Indonesia masih menunggu restu dari Kementerian Agama RI baik dari jumlah yang akan diberangkatkan hingga persyaratan teknis lainnya yang ditentukan pemerintah, termasuk penambahan biaya yang dibebankan kepada seluruh calon haji.

“Sampai saat ini memang belum ada kuota yang pasti, namun tidak salah kalau mereka (jamaah lansia) yang diprioritaskan, karena selain sudah melunasi biaya pemberangkatannya, juga sudah tidak ada batasan usia walau ada biaya tambahan untuk tahun ini,” lanjutnya.

Untuk itu, pihak Kemenag Sultra mengimbau kepada seluruh calon haji agar mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan serta mental sembari menanti panggilan Ka’bah.

“Penting sekali untuk diketahui para calon haji agar persiapan itu lebih dini, baik dari fisiknya hingga mental sehingga kekhusuan dalam menjalankan ibadah selama di Tanah Suci dapat dicapai dan harapan kami setelah kembali ke Tanah Air menjadi haji yang mabrur,” harap Marni.

Secara nasional, kuota haji Indonesia tahun 2023 sebanyak 221.000 orang, kuota itu terdiri 203.320 orang haji reguler, dan 17.680 orang haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini juga bertambah yakni 4.200 orang.

Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.(Ant)