Kejagung Tetap Proses Hukum Riza Chalid Meski Berstatus Buron di Luar Negeri

Kejagung Tetap Proses Hukum Riza Chalid Meski Berstatus Buron di Luar Negeri

Nusantaratv.com - 22 November 2026

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) yang menjerat pengusaha Muhammad Riza Chalid tetap berjalan. Meski Riza Chalid saat ini berada di luar negeri dan belum berhasil dihadirkan ke hadapan hukum, Kejagung membuka peluang untuk melanjutkan perkara melalui mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penyidik bersama jaksa penuntut umum telah berupaya membawa para tersangka yang berada di luar negeri agar dapat menjalani proses peradilan di Indonesia. Upaya tersebut juga mencakup kemungkinan penerapan persidangan in absentia terhadap Riza Chalid dan tersangka lainnya.

"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan," kata Anang dalam pesan tertulis kepada awak media diterima di Jakarta, Minggu.

Anang menegaskan, belum tertangkapnya para tersangka tidak menjadi alasan bagi Kejagung untuk menghentikan penanganan perkara. Proses hukum tetap dilanjutkan, termasuk penyidikan serta upaya pelacakan dan penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan para tersangka.

Di sisi lain, Kejagung juga terus menangani perkara yang menyeret sejumlah pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Beberapa di antaranya adalah perkara yang melibatkan anak Riza Chalid dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Menurut Anang, perkara-perkara tersebut telah menjalani persidangan dan kini memasuki tahapan upaya hukum.

Anang turut menjelaskan bahwa penerapan persidangan in absentia tidak dapat dilakukan secara langsung. Terdapat sejumlah prosedur yang harus dilalui, mulai dari pengumuman kepada tersangka, penetapan status daftar pencarian orang (DPO), hingga pengajuan red notice melalui Interpol.

"Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya," ujarnya. Mengenai kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid, Kapuspenkum mengatakan ketentuan tersebut dimungkinkan dalam undang-undang, tetapi penerapannya harus memenuhi parameter dan persyaratan hukum. Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya, dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Kejagung menyatakan bahwa kemungkinan pemberian tuntutan pidana, termasuk hukuman mati, akan ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Jaksa harus memastikan seluruh persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan terpenuhi sebelum mengajukan tuntutan tersebut.

"Untuk penerapan tuntutan berdasarkan dari hasil di persidangan apakah memenuhi syarat dan kondisinya sesuai undang-undang dalam penerapan tuntutan mati," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

Opsi tersebut saat ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh tim jaksa penuntut umum. Kajian dilakukan dengan memperhatikan besarnya dampak yang ditimbulkan dari dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) tersebut.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close