Nusantaratv.com - Menanggapi apa yang dikemukakan Dino Patti Djalal, terutama berkaitan dengan komentarnya atas kunjungan kenegaraaan Presiden Prabowo ke luar negeri, Idrus Marham, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, menyampaikan rasa prihatinnya.
Sejauh ini Idrus mengenal Dino sebagai sahabat dekat yang dia hormati kematangan privasi.
"Pak Dino adalah teman saya, sahabat saya dan saya menghormati penampilan. Namun mengapa kali ini dia ikut-ikutan jadi reduksionistis? 'Kok bisa-bisanya menilai diplomasi kenegaraan hanya dari biaya penginapan?' Simplistik sekali!" ujar Idrus sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Setidaknya ada empat hal yang mengesankan Idrus dari apa yang dikemukakan Dino ketika mengulas frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.
Pertama, Dino menonjolkan aspek efisiensi anggaran dan efektivitas diplomasi, bahkan menyebut Presiden menghabiskan "1 dari 6 harinya di luar negeri."
Kritik yang dinilai Idrus paling nyeleneh dari Dino adalah sarannya agar pertemuan diganti dengan video call demi hemat anggaran.
"Ini paling nyeleneh. Bagaimana menyamakan realitas diplomasi tingkat tinggi, diplomasi tingkat tinggi, setara dengan percakapan sehari-hari," papar Idrus.
Idrus meyakini jika dalam politik internasional, chemistry pribadi antar-kepala negara tidak bisa dibangun melalui layar monitor.
Keputusan-keputusan strategis, kesepakatan investasi raksasa, hingga negosiasi pertahanan yang sensitif sering kali justru terjadi di "sela-sela pertemuan", pertemuan sampingan, saat jamuan makan malam yang bersifat rahasia dan informal, jelas ini sesuatu yang mustahil dilakukan melalui zoom.
Sebagai orang yang pernah terlibat penuh dalam tradisi nostalgia, Idrus haqul yakin, Dino pasti paham betul konstelasi ini.
Kedua, sebagai seorang diplomat yang matang, baru kali ini Dino terlihat kurang sensitif terhadap urgensi posisi Indonesia di tengah transisi kekuasaan global yang sangat dinamis saat ini.
Idrus jadi balik bertanya, apa Dino tidak melihat Indonesia saat ini sedang secara agresif melawan segala bentuk pendiktean global?
Berbagai pernyataan Presiden tentang hal ini bisa disimak di mana-mana! Kehadiran fisik seorang Kepala Negara memberi sinyal kuat Indonesia bukan sekadar penonton pasif yang mau dididik.
Ketiga, menekankan perjalanan presiden semata-mata dari komponen biaya pesawat, hotel, rombongan, sungguh tidak pada tempatnya untuk tingkat Kepala Negara.
Diplomasi kepresidenan seharusnya tidak dihitung dengan logika keuntungan-rugi biaya operasional jangka pendek, melainkan dari nilai strategi jangka panjang, laba atas investasi yang dihasilkan, baik dalam bentuk komitmen investasi, pengakuan pelestarian, maupun stabilitas kawasan yang nilainya jauh melebihi biaya operasional perjalanan tersebut.
Sebagai kawan dekat, Idrus haqul yakin, jika Dino sangat matang pemahamannya tentang hal ini. Dalam kesempatan yang sama, Idrus juga menyoroti pentingnya peran komunikasi publik dari pemerintah.
Menurut dia, polemik mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden mestinya, tidak akan jadi bila pola komunikasi Publik pemerintah sebagaimana mestinya dalam menjelaskan pencapaian target dan hasil setiap kunjungan.
"Saya kira betapa pentingnya komunikasi pemerintah. Juru bicara Presiden, menteri terkait, dan seluruh perangkat komunikasi negara harus menjelaskan kepada publik apa targetnya, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi rakyat," ujarnya.
Dia menilai masih ada ruang yang menyamakan informasi dalam menyampaikan informasi atas capaian diplomasi Presiden kepada masyarakat luas.
Padahal, sejumlah kunjungan luar negeri dalam beberapa bulan terakhir telah menghasilkan berbagai catatan kesepahaman dan kerja sama strategis di bidang investasi, hilirisasi industri, energi, pangan, pemeliharaan, hingga pengembangan teknologi.
"Jangan sampai masyarakat hanya tahu biaya perjalanan, tetapi tidak mengetahui manfaat dan hasil yang diperoleh negara. Di sinilah tugas para pembantu Presiden untuk menjelaskan secara utuh kepada publik," tegas Idrus, yang pernah menjabat sebagai Ketua Koalisi Merah Putih 2014.
Keempat, dalam sejarah diplomasi Indonesia, pemimpin yang aktif secara internasional sering kali berhasil menaikkan posisi tawar negara.
Presiden ke-6 SBY, yang kala itu juga dibantu Dino, juga sangat aktif melakukan kunjungan luar negeri untuk membangun citra "thousand friends, zero enemy", Seribu Kawan, Nol Musuh.
"Setiap presiden punya visi masing-masing dalam menjalin hubungan diplomatiknya, namun misi utamanya sama: demi bangsa," tambah Idrus.
Oleh karena itu, mengkritik keaktifan kepresidenan saat ini secara agresif dinilai agak kontradiktif dengan rekam jejak diplomasi masa lalu yang juga memanfaatkan kehadiran fisik secara masif di panggung dunia.
"Lalu mengapa kali ini Dino seperti ingin memperlambat langkah presiden di tengah situasi ekonomi yang menantang," tanya Idrus.
Inilah yang disayangkan Idrus dari seorang diplomat kawakan sekaliber Dino. Mestinya sebagai diplomat senior, Dino lebih jernih dan tidak terjebak dalam kritik yang naif.
Dino di mata Idrus potensial bertransformasi menjadi critical partner yang memperkuat jangkauan diplomasi aktif Prabowo Subianto.
"Daripada hanya merekomendasikan efisiensi naif seperti mengganti pertemuan bilateral dengan video call, Dino seharusnya memanfaatkan jaringan global dan institusi seperti FPCI untuk melakukan second-line diplomacy, diplomasi jalur kedua, menyediakan kajian strategis berbasis data, memetakan risiko geopolitik dari poros non-blok Indonesia, serta menjembatani komitmen investasi yang dibawa Presiden agar dapat langsung dieksekusi secara teknis di dalam negeri," ungkap Idrus panjang lebar.
Lebih jauh, Idrus mengungkap, dengan bergeser dari pengamat yang sekadar menghitung hari perjalanan menjadi arsitek pemikir yang mengonversi modal politik kepresidenan menjadi keuntungan konkret bagi kepentingan nasional, Dino dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih tajam, objektif, dan relevan bagi masa depan geopolitik Indonesia.
Pandangan Dino sedikit banyak sudah membuat riweh wacana. Buat Idrus, ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan kebijakan luar negeri pemerintahan yang sedang berjalan.
"Tapi ini soal motivasi intrinsik ideologis dan konstruksi berpikir dalam membaca sebuah fenomena diplomatik. Dari seorang yang tahu persis tentang kompleksitas setiap keputusan kunjungan kenegaraan, naif jika Dino mengukur keseriusan Presiden dalam membangun diplomasi Indonesia, dari frekuensi keberangkatannya. Tidak mencerminkan kedalaman pengalaman diplomatik yang selama ini menjadi modal utama Dino," sebut Idrus.
"Siapa pun tahu jika bobot sebuah kunjungan kenegaraan tidak terletak pada seremonialitasnya, tidak pada foto dan jabat tangan, jamuan makan kenegaraan, atau konferensi persnya. Jauh melampaui semua itu, kunjungan presiden ke luar negeri merupakan mekanisme negara yang digunakan untuk membangun fondasi perjanjian, memperkuat kemitraan strategis, dan mengkonsolidasikan posisi tawar Indonesia di antara bangsa-bangsa."
"Mereduksinya menjadi sekadar persoalan frekuensi perjalanan bukan hanya keliru secara analitis, ia mencerminkan kegagalan memahami arsitektur diplomasi itu sendiri," seloroh Idrus.
Lalu muncul pertanyaan; "Tapi mengapa begitu sering?" Ini pertanyaan lucu." Menurut Idrus, jika frekuensi kunjungan itu berbanding lurus dengan kesepakatan yang dihasilkan, dengan jaringan strategis yang dibangun, dan dengan posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di panggung global, apa masih relevan kita bertanya "mengapa sering?"
Frekuensi itu, justru cermin dari kegigihan diplomatik seorang Prabowo. "Presiden semenjak awal bertekad Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton dalam percaturan ekonomi dan diplomasi dunia. Bahwa kursi Indonesia di meja-meja penting dunia tidak akan tersedia secara otomatis, ia harus diperjuangkan, dihadiri, dan dipertahankan melalui kehadiran yang aktif dan konsisten."
"Intensitas ini pilihan strategis dari seorang kepala negara yang ingin Indonesia bermain di papan atas, bukan sekadar merespons keputusan yang dibuat orang lain."
Di sinilah kita sebagai publik dituntut untuk memiliki kearifan membaca Prabowo secara utuh, memahami latar belakangnya, visinya, dan gaya kepemimpinannya sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipenggal-penggal lalu diadili sepotong demi sepotong.
Prabowo bukan pemimpin yang bisa atau pantas diukur menurut pikiran orang masing-masing. Menuntut dia bergerak lebih lambat, lebih jarang, lebih menurut pada selera komentar publik, adalah bentuk dikte intelektual yang tidak produktif bahkan tidak pada tempatnya.
Idrus mengibaratkan cara memahami kebijakan Presiden seperti metode dalam dunia penelitian dan kajian ilmiah.
"Dalam dunia penelitian, cara paling objektif memahami suatu masyarakat adalah melihat apa yang dipikirkan oleh masyarakat itu sendiri, apa yang ada dalam pikiran masyarakat itu, bukan memaksakan apa yang dipikirkan peneliti untuk memahami masyarakat itu. Begitu juga ketika memahami Pak Prabowo. Kita harus memahami apa yang dipikirkan, apa tujuan dan target Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri, bukan memaksakan cara pandang kita sendiri untuk menjelaskan apa dan mengapa Prabowo berkunjung keluar negeri," kata Idrus.
Karena itu, sejak awal dirinya mengajak semua pihak untuk mencoba memahami pola pikir dan visi besar Presiden Prabowo secara utuh sebelum memberikan penilaian.
"Jangan mengukur Pak Prabowo dengan cara memandang kita sendiri. Pahami bagaimana cara berpikir dia sebagai seorang pemimpin yang memiliki visi besar bagi bangsa dan negara," tukas Idrus.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh