Cak Imin: Koalisi AMIN Siap Ajukan Hak Angket!

Nusantaratv.com - 01 Maret 2024

Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Antara)
Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Antara)

Penulis: Mochammad Rizki

Nusantaratv.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memastikan Koalisi Perubahan tetap solid. Bahkan, kata dia koalisi AMIN akan mengajukan hak angket DPR.

"Koalisi partai pendukung AMIN siap, solid, dan akan mengajukan," ujar Cak Imin di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024). Cak Imin menjawab soal rencana pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Meski begitu, ketika ditanyakan lebih lanjut kapan hak angket akan diajukan, Cak Imin menyebut semua itu menjadi ranah DPR RI. "Ya kita tunggu saja, urusan di DPR nanti," ucapnya. 

Sementara capres Cak Imin, Anies Baswedan, mengaku dirinya terus berkomunikasi dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Tapi, Anies tak mau mengungkapkan lebih lanjut isi percakapannya dengan Ganjar. 

"Iya lah komunikasi terus. Ya etikanya, diceritain dong," ujar Anies.

Anies mengatakan dirinya saat ini hendak fokus mengawal jalannya proses pemilu hingga pengumuman resmi dari KPU. Saat ini, tim AMIN terus bergerak mengumpulkan data penyimpangan maupun kecurangan Pemilu 2024.

"Jadi saya, Gus Imin itu bekerja terus menerus mengawal proses yang dikerjakan tim hukum, tim saksi sampai perjuangan ini tuntas, tuntas itu kapan? Ketika kita membawa penyimpangan-penyimpangan, kekurangan-kekurangan kepada proses hukum yang ada, baik itu lewat angket atau proses hukum di MK," papar dia.

"Yang jelas bisa dipastikan kita semua mengumpulkan data-data itu dipastikan tapi nanti rutenya mana, nanti kita lihat," imbuhnya.

Sebelumnya, usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya guna meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar, Senin (19/2/2024).

Ganjar mengaku sudah berkoordinasi dengan partai pengusungnya terkait hal ini.

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

(['model' => $post])