BGN Suspend 1.152 SPPG MBG, Tegaskan Tak Ada Kompromi untuk Pelanggaran Standar

Nusantaratv.com-Badan Gizi Nasional (BGN) masih menangguhkan operasional sebanyak 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penegasan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran standar kualitas dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan sejak awal 2025 hingga saat ini, total 4.581 SPPG sempat dihentikan sementara operasionalnya guna menjalani evaluasi, pembinaan, dan penyesuaian standar pelayanan.

“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Dadan di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses pembenahan dan kini kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang dinilai lebih baik. Sementara itu, 1.152 SPPG lainnya masih menjalani proses penyesuaian standar operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan BGN.

Menurut Dadan, sejumlah SPPG diberikan Surat Peringatan (SP) karena belum memenuhi persyaratan infrastruktur, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu,” katanya, dikutip dari Antara.

BGN juga menegaskan proses penghentian sementara ini bukan bentuk pemutusan kerja sama permanen. Pemerintah tetap memberikan ruang pembinaan kepada mitra SPPG yang selama ini telah berkontribusi dalam tahap awal Program MBG.

“Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Oleh karena itu proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional,” tutur Dadan Hindayana.