Hutang Rakyat pada BPJS Sampai Rp 15 Triliun

Kepala Biro KLI Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan, penyebab utama kenaikan dari BPJS terjadi karena, sejak awal pelaksanaan besaran iuran yang underpriced dan adverse selection pada peserta mandiri.
Hutang Rakyat pada BPJS Sampai Rp 15 Triliun
Layanan kesehatan di Puskesmas/ Kemenkeu

Jakarta, Nusantaratv.com - Terjadinya defisit pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengakibatkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kepala Biro KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan, penyebab utama kenaikan dari BPJS terjadi karena, sejak awal pelaksanaan besaran iuran yang underpriced dan adverse selection pada peserta mandiri.

Tidak hanya faktor itu, banyaknya peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, dan setelah sembuh, peserta berhenti mengiur atau tidak disiplin membayar iuran. 

Baca juga: Defisit Membengkak, Ini Kata Dirut BPJS Kesehatan

Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak. Sejak 2016 hingga 2018, besar tunggakan peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp 15 triliun. 

"Pemerintah menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional dan usulan untuk mendisiplinkan peserta yang menunggak iurannya, khususnya peserta mandiri," jelas Nufransa.

Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp 8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun. Dengan kata lain, claim rasio dari peserta mandiri ini mencapai 313%. Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300%.