Australia Blokir 8 Situs Web yang Siarkan Tragedi Penembakan di Selandia Baru

Australia telah memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke delapan situs web yang masih menunjukkan rekaman serangan mematikan terhadap dua masjid di Selandia Baru awal tahun ini.
Australia Blokir 8 Situs Web yang Siarkan Tragedi Penembakan di Selandia Baru
Bendera Australia (etsy)

Sydney, Nusantaratv.com - Australia telah memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke delapan situs web yang masih menunjukkan rekaman serangan mematikan terhadap dua masjid di Selandia Baru awal tahun ini. 

Pemblokiran delapan situs web tersebut dilakukan di tengah upaya terkonsentrasi oleh Australia untuk menekan berbagi konten kekerasan secara online. 

Australia pada bulan April mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan Canberra untuk mendenda perusahaan media sosial hingga 10% dari omset global tahunan mereka dan memenjarakan eksekutif hingga tiga tahun jika konten kekerasan tidak dihapus secara cepat. 

Sekarang merupakan pelanggaran di Australia bagi perusahaan seperti Facebook Inc dan Google Alphabet Inc., yang memiliki situs berbagi video YouTube, untuk tidak menghapus video atau foto yang menunjukkan pembunuhan, penyiksaan, atau pemerkosaan tanpa penundaan.

 Perusahaan juga harus memberi tahu polisi Australia dalam jangka waktu yang wajar. 

Baca Juga : Militer Turki Memasuki Suriah untuk Mulai Patroli Zona Aman dengan AS

Seperti diketahui, dunia dihebohkan dengan aksi seorang pria bersenjata yang menyerang Muslim yang tengah  melaksanakan sholat Jumat di Masjid  Christchurch di Pulau Selatan Selandia Baru pada 15 Maret lalu. 

Tragedi itu menewaskan 51 orang dalam penembakan massal terburuk di negara itu. Penyerang menyiarkan penembakan secara langsung di Facebook, dan rekamannya dibagikan secara luas.

 Sebagian besar situs web dengan cepat menghapus tautan ke video, tetapi komisioner eSafety Australia Julie Inman Grant mengatakan pada hari Minggu (8/9/19) bahwa delapan situs lokal telah menentang permintaannya agar kontennya dihapus. 

 "Kami tidak dapat membiarkan materi keji ini digunakan untuk mempromosikan, menghasut, atau menginstruksikan tindakan teroris lebih lanjut," kata Grant dalam pernyataan diemail seperti dilansir dari Reuters. 


Sumber : Reuters 
Terjemahan : (NTV/Cal)