Beginilah Peran Krusial Perempuan Dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Beginilah Peran Krusial Perempuan Dalam Menjaga Perdamaian Dunia
Tentara PBB asal Indonesia/Kemlu.go.id

Jakarta, Nusantaratv.com - Perempuan merupakan peran kunci dalam mempertahankan perdamaian yang ada di dunia ini, contohnya seperti peran mereka dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia sendiri sangat konsen terhadap isu perdamaian melalui perempuan yang dibagi dalam tiga hal.

Pertama, menekankan pentingnya peranan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi. Kedua, menggandakan upaya untuk mengarusutamakan peran perempuan dalam agenda perdamaian di Kawasan. Ketiga, membangun dan membina jaringan negosiator dan mediator perempuan di Kawasan.

Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyoroti bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam misi penjaga perdamaian bukan hanya sebatas statistik, tetapi tentang meningkatkan kapasitas penjaga perdamaian dan pihak lain yang terlibat untuk mencapai mandat yang lebih baik.

Guterres bahkan telah menyerahkan surat yang merangkum strategi kesetaraan gender untuk personel dalam misi perdamaian. Menanggapi resolusi 2242 tanggal 13 Oktober 2015. 

"Kami telah memulai kerja sama dengan negara-negara anggota dan tentunya meningkatkan jumlah personel perempuan pada misi penjaga perdamaian PBB selama lima tahun kedepan," ujar Guterres.

Dalam berbagai forum internasional, Indonesia menekankan pentingnya peran perempuan dalam perdamaian dunia. Salah satu milestone dalam upaya ini adalah pertemuan menteri luar negeri perempuan pertama yang diadakan di Montreal, Kanada, pada 21 September 2018, yang dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi. Topik mengenai mempromosikan perdamaian dan keamanan serta mengeliminasi kekerasan berbasis gender menjadi salah satu agenda penting.

"Untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam misi penjaga perdamaian, kita membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk berinvestasi pada hal-hal yang dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan setiap tahap proses perdamaian. Ini dapat diterapkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan hak-hak perempuan seperti kesetaraan, reformasi budaya dan sumber daya yang memadai," kata Guterres.

Salah satunya dengan menciptakan jaringan Global Gender Advisory, yang terdiri atas para penasihat ahli dalam hal pengarusutamaan gender. Jaringan ini berfungsi untuk memastikan perspektif pengarusutamaan gender berlangsung lintas divisi dan dalam berbagai lini operasi. Keberadaan para penasihat ahli ini harus diperjuangkan oleh para pimpinan sehingga mereka dapat menyuarakan urgensi memiliki lebih banyak perempuan di misi penjaga perdamaian PBB. Seperti yang telah dilakukan oleh Angkatan Pertahanan Selandia Baru dengan membentuk Jaringan Penasihat Wanita Militer Pasifik pertama yang diadakan di Suva, Fiji.

Memberikan lebih banyak pelatihan termasuk pelatihan khusus untuk perempuan disiapkan untuk misi, sebagai titik fokus gender atau dalam unit yang memerlukan khusus persiapan, Satuan Tugas Intelijen, Staf Ops, CIMIC, negosiator dan mediator - tugas di luar bidang yang dianggap sebagai tugas feminin (medis, logistik, tugas admin) untuk memperkuat implementasi tugas yang diamanatkan.

Dalam hal ini, Indonesia telah menyelenggarakan program pelatihan regional tentang Women, Peace, and Security (WPS) di Jakarta. Pelatihan ini dihadiri oleh 60 diplomat wanita dari negara-negara anggota ASEAN, Timor Leste dan Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali perlunya para pemimpin ASEAN untuk bergerak maju dengan mengimplementasikan agenda WPS di Asia Tenggara, menekankan pentingnya melibatkan lebih banyak perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

Terlepas dari kontribusi penting perempuan dalam perdamaian dan keamanan, keterwakilan dan peran perempuan masih belum memadai dalam berbagai fase proses perdamaian. Melihat hal ini, ada kebutuhan krusial untuk secara aktif mendukung partisipasi perempuan dan melaksanakan komitmen keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian berkelanjutan sebelum, selama dan setelah konflik.​

Indonesia mengharapkan bahwa peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan tidak semestinya menjadi hal yang luar biasa, melainkan menjadi norma, karena “Investing in women equals investing in peace".​​​​