Akhiri Pandemi Covid-19, Epidemiolog: Percepat Vaksinasi Masyarakat

Tes iadalah salah satu indikator keberhasilan penanganan pandemi covid-19

Kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro memasuki hari kedua setelah diberlakukan 9 Februari kemarin. PPKM skala mikro ini mewajibkan perangkat desa, RT dan RW untuk turut serta dalam upaya mencegah penyebaran covid-19. Akan kah kebijakan kali ini efektif?

Topik ini menjadi pembahasan Host Muhammad Irsal bersama narasumber Epidemiolog Universitas Indonesia, DR dr Tri Yunis Miko Wahyono MSc dalam Dialog Nusantara Siang yang disiarkan NusantaraTV, Rabu (10/2/2021). 

Pemerintah lebih menggiatkan pelacakan atau tracing. Apa yang kemudian yang bisa disiasati?

PPKM harus dilakukan di akhir dari suatu kondisi tetapi upaya-upaya penanggulangan yang lain jangan dihilangkan. Kalau perlu tesnya ditambah. Kemudian isolasinya harus terbaik, baik isolasi di rumah maupun di pelayanan kesehatan. Harus dijamin isolasinya bagus tidak ada penularan ke keluarga lainnya dan tetangganya. 

Keluarganya harus mau mengkarantina dirinya kalau dia kontak dengan kasus. Kemudian kontak tracing. Kontak tracing sekarang ini sudah berkurang 4 sampai 10, jangan sampai kendor. Seharusnya sebanyak mungkin kalau standar yang baik buat WHO adalah 30 kita capai 30 itu. Jangan sampai ada kontak yang lolos yang akan menjadi penular. 

Kalau PPKM ini gagal pelayanan kesehatan harus disiapkan jadi yang terakhir itu adalah PSBB atau PPKM atau social distancing karena negara kita tidak memberlakukan lockdown. Kemudian vaksinasi harus dipercepat. Vaksinasi dapat mengurangi kasus. Dengan banyaknya warga yang divaksin maka kasusnya akan berkurang. 

Ketika WHO menetapkan batas minimal tracing kepada 30 orang terdekat apakah Indonesia belum bisa mencapai 30 karena mungkin keterbatasan alat tes atau laboratorium atau bahkan tenaga kesehatannya. Bagaimana anda melihat kondisi ini?

Ini dilematis memang. Kalau kontak tracing diperbanyak maka tesnya kurang. Ruang isolasinya kurang. Ini masalah berkutat di situ-situ saja. 

Kalau tesnya ditingkatkan, ada tesnya atau tidak. Ada ruang isolanya atau tidak. 

Menurut saya tes harus diperbanyak. Kalau perlu kita beli mobile test untuk semua kabupaten. Tidak boleh kurang tesnya karena itu sangat dibutuhkan untuk evaluasi apakah kasusnya berkurang atau tidak. Kalau tidak ada tes kita tidak tahu kasusnya berkurang atau tidak. Apalagi di desa-desa. Di desa-desa kurang tes. Jangan-jangan kotanya beres desanya bertambah. 

Jangan lupa tes itu salah satu indikator keberhasilan penanganan pandemi covid-19. Kemudian isolasi, karantina, kontak tracing dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada PSBB dan vaksinasi.

Dari keinginan  pemerintah untuk meningkatkan tenaga tracing dari ratusan juta rakyat Indonesia, apakah ada hitung-hitungannya tenaga tracing yang harus diterjunkan oleh pemerintah?

Tracing sebenarnya tidak diperlukan bagi kota atau kabupaten dan provinsi yang kasusnya masih sedikit. Kecuali alat tesnya yang ditambah. 

Sementara untuk kota, kabupaten atau provinsi yang kasusnya banyak diperlukan tracer tambahan. Mari kita hitung berapa kabupaten, berapa kota dan berapa provinsi kita hitung berapa tracer yang dibutuhkan. Tesnya yang bisa dibiayai oleh kabupaten kota berapa tester yang harus ditambah oleh pemerintah pusat. Karena ini berhubungan dengan PPKM, pembatasan sosialnya akan berdasarkan pada informasi kontak tracing. 

Nusantara Siang hadir untuk kebutuhan anda mengenai berita-berita terupdate setiap harinya. Saksikan Nusantara Petang setiap hari Senin - Jumat jam 11.00 WIB hanya di Nusantara TV    

Login dengan
LIVE TV & NETWORK